| Menimbang : |
a. |
bahwa Forum Anak Desa merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial; |
| |
b. |
bahwa Forum Anak Desa sebagai modal sosial strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial; |
| |
c |
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b , maka dirasa perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Kedoyo tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa Kedoyo; |
| Mengingat : |
a. |
Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme |
| |
b. |
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
| |
c. |
Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
| |
d. |
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; |
| |
e. |
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des; |
| |
f. |
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015; |
| |
g. |
Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; |
| |
h. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; |
| |
i. |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. |
| |
j |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
| |
k |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
| |
l |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; |
| |
m |
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D); |
| |
n |
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor3. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2 Seri E);
|
| |
o |
Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2017 Nomor 6 Seri E); |
| |
p |
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; |
|
MEMUTUSKAN |
